Madurapost.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kini tengah melakukan langkah akselerasi besar-besaran dalam merealisasikan program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini merupakan inisiatif dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.
Untuk tahun anggaran 2026, Kabupaten Sumenep tercatat mendapatkan alokasi bantuan yang cukup signifikan, yakni sebanyak 1.152 unit rumah. Namun, di balik besarnya angka tersebut, proses pelaksanaan di lapangan sempat mengalami kendala teknis yang menyebabkan realisasi pembangunan berjalan lambat.
Asisten Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Bedah Rumah Kabupaten Sumenep, Ice Yustika Dewi, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan November ini, baru sekitar 10 unit rumah yang berhasil masuk ke tahap pengerjaan. Menurutnya, keterlambatan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan karena kendala administratif di tingkat penerima manfaat.
Related Post
"Penyebab utamanya adalah para penerima bantuan belum menyelesaikan proses Pemilihan Toko Terbuka (PTT) serta penyusunan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB). Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap warga penerima manfaat wajib menentukan sendiri toko material mana yang akan digunakan serta merinci rencana penggunaan bantuan tersebut," jelas Ice Yustika saat memberikan keterangan di Sumenep, Sabtu.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa mayoritas warga penerima manfaat mengalami kesulitan dalam menyusun rincian kebutuhan material bangunan secara teknis. Hal inilah yang membuat proses pembangunan tidak bisa langsung dimulai secara serentak. Perlu dipahami bahwa skema bantuan dari Kementerian PKP ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada warga, melainkan dalam bentuk material bangunan fisik seperti semen, kayu, bata, dan kebutuhan konstruksi lainnya. Adapun dana tunai hanya dialokasikan untuk membayar upah atau ongkos tukang.
Menanggapi hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) tidak tinggal diam. Mereka telah membentuk tim khusus yang diterjunkan langsung ke lapangan untuk mendampingi warga. Tim ini bertugas membantu masyarakat dalam menyusun usulan kebutuhan material agar sesuai dengan standar teknis yang ditentukan.
"Kami menargetkan percepatan ini agar pada pekan ketiga bulan ini, seluruh penerima bantuan sudah bisa memulai proses perbaikan rumah mereka masing-masing," tegasnya.
Sebagai informasi, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini mengalokasikan dana sebesar Rp20 juta untuk setiap unit rumah. Dari total dana tersebut, Rp17,5 juta dialokasikan khusus untuk pengadaan bahan bangunan, sementara sisanya sebesar Rp2,5 juta diperuntukkan bagi biaya tenaga kerja atau tukang. Melalui pendampingan intensif ini, diharapkan target perbaikan ribuan rumah di Sumenep dapat tercapai tepat waktu demi kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan komentar