Pemerintah Kota Kediri serius mewujudkan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana, usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring.
"Rakor ini penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh semua perangkat daerah di seluruh Indonesia," tegas Apip. Ia berharap, dengan adanya Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, roda pemerintahan akan lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Apip menambahkan, Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri ini sejalan dengan Satu Data Kota Kediri dan Satu Data Indonesia. "Tujuannya agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan," jelasnya.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Erikson P. Manihuruk, dalam rakor tersebut menegaskan bahwa Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri merupakan konsep yang menyatukan data Pemerintahan di seluruh daerah.
"Semua transaksi atau kondisi data dapat dipotret dengan baik dan kemudian dialirkan pada Satu Data Indonesia dalam satu kesatuan sistem," jelas Erikson.
Erikson menambahkan, implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dapat diakses melalui aplikasi SIPD-HUB. Aplikasi ini terintegrasi dengan berbagai sumber data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Melalui aplikasi SIPD-HUB ini, Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri diharapkan dapat mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data yang komprehensif dan akurat," ungkapnya.
Dengan adanya Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, Erikson berharap peta rencana Pemerintah di seluruh Daerah bisa tersimpan dengan baik untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang akurat, mudah diakses, serta mendorong transparansi data untuk perencanaan dan kebijakan berbasis data.
