Sumenep, Madura Post – Sejumlah aktivis mahasiswa dari gerakan Sumenep Menggugat menggelar demonstrasi di kantor DPRD Sumenep, Senin (26/08/2024). Aksi ini dipicu kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat tingkat pusat, khususnya terkait revisi Undang-Undang Pilkada.
Koordinator aksi, Moh Faiq, menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya pembubaran DPR jika tidak berpihak pada kepentingan rakyat. "Kami juga menuntut para elite politik, ketua umum partai, dan para pimpinannya untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya," tegas Faiq.
Para aktivis juga mendesak anggota DPRD Sumenep untuk menuntaskan janji-janji politik dan menjamin kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat pinggiran. Selain itu, mereka meminta aparat keamanan untuk menghentikan tindakan kekerasan dan menuntut Polres Sumenep menjadi pelindung rakyat serta menjamin keselamatan saat aksi demonstrasi.
Sebagai bentuk penegasan, para aktivis meminta anggota DPRD Sumenep untuk bersumpah. "Kami meminta mereka bersumpah, jika mereka melanggar, maka mereka tidak akan bertahan lama sebagai anggota DPRD Sumenep. Alhamdulillah, mereka ikut sumpah itu," ungkap Faiq.
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Sumenep dari Partai PKB, Ach. Rasidi, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Rasidi juga tidak mempermasalahkan pengambilan sumpah yang dilakukan para aktivis, karena menurutnya sumpah tersebut sudah dilakukan saat pelantikan.
"Kita komitmen, kita memang mau komitmen. Karena itu memang tugas dan kewajiban kita kan, jadi tidak ada masalah," tutup Rasidi.
