Pamekasan – Realisasi Badan Keuangan Khusus (BKK) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pamekasan masih belum sepenuhnya rampung. Dari tujuh desa penerima bantuan yang bersumber dari provinsi tahun ini, baru empat desa yang berhasil menyelesaikan realisasinya.
Keempat desa tersebut adalah Desa Laden dan Desa Waru Timur yang mengembangkan usaha pertokoan ATK dan fotocopy, Desa Sotabar dengan usaha pertokoan sembako, serta Desa Tanjung yang mengembangkan usaha wisata. Masing-masing desa menerima bantuan sebesar Rp100 juta untuk pengembangan BUMDes.
"Bantuan sudah cair semua ke rekening masing-masing desa. Namun, masih ada tiga desa yang belum selesai membelanjakan bantuan itu sesuai kebutuhan," ungkap M. Rahman, Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Minggu (1/9/2024).
Rahman menjelaskan, kendala utama yang dihadapi tiga desa yang belum rampung adalah ketersediaan bahan yang ingin dibelanjakan. "Yang belum selesai ini bukan berarti tidak dibelanjakan 100 persen. Tapi masih ada yang tersisa 50 persen, 80 persen. Artinya hampir rampung. Kalau yang sudah selesai 100 persen 4 desa," jelasnya.
Rahman menambahkan, seharusnya semua BUMDes sudah merealisasikan BKK senilai ratusan juta tersebut pada Agustus lalu. DPMD menargetkan agar surat pertanggungjawaban setiap desa sudah selesai sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Tiga desa yang belum rampung merealisasikan bantuan tersebut adalah Desa Sana Daya, Desa Tampojung Pregi, dan Desa Batukerbuy.
"Kami terus dorong untuk segera selesai, utamanya bagi desa yang sudah merealisasikan bantuan itu. Target kami, sebelum pilkada sudah selesai," tegas Rahman.
DPMD memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tepat sasaran. Setiap penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dan mengunggah data pembelian bahan di data desa center yang dapat dipantau oleh pihak provinsi.
