Surabaya, Madura Post – Aroma tak sedap kembali menyeruak di lingkungan parlemen Surabaya. Seorang kontraktor berinisial HH blak-blakan mengungkap dugaan praktik jual beli proyek pokok pikiran (pokir) yang melibatkan seorang anggota DPRD Kota Surabaya berinisial AG (41).
HH mengaku telah menyerahkan uang senilai Rp195 juta kepada AG sebagai "syarat" untuk mendapatkan proyek pokir dengan nilai total Rp1,95 miliar. Namun, hingga kini, HH baru menerima pekerjaan senilai Rp600 juta. Sisanya, sekitar Rp1,3 miliar, tak kunjung terealisasi sejak akhir 2020.
"Saya sudah menunggu sejak akhir 2020. Tapi sampai sekarang belum ada kabar," keluh HH kepada Madura Post, Selasa (2/12/2025).
Related Post
HH menjelaskan bahwa perkenalannya dengan AG bermula dari seorang kader partai berlambang merah berinisial SL pada tahun 2019. SL menawarkan proyek pokir senilai Rp1,45 miliar yang diklaim sebagai "jatah" AG.
Pertemuan pertama antara HH, SL, dan AG berlangsung di sebuah restoran mie di Jalan MERR Surabaya. Di sana, SL menyebut AG membutuhkan uang Rp10 juta. HH mengaku langsung menyerahkannya secara tunai. Pertemuan berlanjut di Kantor Kecamatan Bulak, di mana HH kembali dimintai uang Rp50 juta oleh SL, dengan alasan AG sedang bermasalah dengan kontraktor lain.
HH mengaku telah melakukan transfer uang sebanyak enam kali kepada AG antara November 2020 hingga Maret 2021. Ia mengklaim bahwa kesepakatan lisan antara dirinya dan AG adalah pembayaran 10 persen dari total nilai proyek yang dijanjikan.
Merasa dirugikan, HH telah berupaya menagih janji tersebut, termasuk menyurati DPC Partai Merah pada 18 Desember 2024. "Saya kesal karena setiap saya telepon tidak pernah direspons," ujarnya.
Uang Bantuan untuk Partai?
Saat dikonfirmasi Madura Post, AG membenarkan mengenal HH, namun membantah adanya perjanjian proyek. Ia berdalih bahwa uang yang diterimanya adalah sumbangan atau bantuan kepada partai.
"Terkait uang, itu adalah sumbangan atau bantuan kepada partai. Semacam bantuan sosial. Kalau dapat (proyek) ya alhamdulillah, kalau tidak ya bagaimana?" kilah AG.
AG juga mengakui pernah ditegur oleh plt ketua partai terkait persoalan ini dan telah mengutus tim pribadinya untuk menemui HH. Namun, upaya tersebut belum berhasil.
"Saya sudah menyuruh tim menemui HH. Tapi rumahnya kosong, tidak ketemu. Tolong disampaikan saja kalau mau menyelesaikan baik-baik, biar nanti dihubungi tim saya," pungkas AG. Kasus ini tentu menjadi sorotan tajam dan membuka kembali perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pokir di lingkungan DPRD Surabaya.
Tinggalkan komentar