Madurapost.co.id – Fenomena antrean kendaraan yang mengular hingga belasan kilometer di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya menemui titik terang penyebab utamanya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengungkapkan bahwa kemacetan parah yang terjadi belakangan ini bukanlah disebabkan oleh minimnya armada kapal penyeberangan, melainkan akibat keterbatasan infrastruktur dermaga yang tersedia.
Dalam keterangannya yang diterima di Surabaya pada Selasa, BHS memberikan penegasan bahwa masalah fundamental yang menghambat arus logistik dan penumpang adalah kapasitas dermaga yang tidak mampu menampung operasional kapal secara maksimal. Kondisi ini menciptakan efek domino yang merugikan efisiensi transportasi laut di jalur vital tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat ketimpangan yang mencolok antara jumlah armada yang dimiliki dengan kemampuan operasional di lapangan. BHS menjelaskan bahwa sebelum adanya proyek revitalisasi dermaga, terdapat sekitar 58 kapal yang siap melayani penumpang. Namun, kenyataannya saat ini hanya sekitar 28 kapal yang bisa beroperasi. Ironisnya, pasca revitalisasi, jumlah kapal yang mampu beroperasi justru dilaporkan menyusut menjadi hanya sekitar 24 kapal saja.
"Saya tegaskan, terjadinya kemacetan ini bukan karena kekurangan kapal. Tapi karena kekurangan dermaga," ujar BHS dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa ketersediaan armada yang melimpah menjadi sia-sia jika fasilitas dermaga tidak memadai untuk proses sandar dan bongkar muat.
Lebih lanjut, BHS menyoroti bahwa pekerjaan peningkatan kapasitas pada Dermaga MB V Ketapang serta Dermaga II Gilimanuk turut memberikan dampak signifikan. Proses konstruksi tersebut menyebabkan penurunan kapasitas produksi penyeberangan hingga mencapai angka 20 persen. Hal inilah yang memicu penumpukan kendaraan di jalur menuju pelabuhan.
Sebagai langkah konkret untuk mengurai kemacetan, BHS mengusulkan adanya efisiensi waktu pada proses bongkar muat kapal. Ia menyarankan agar durasi bongkar muat yang selama ini memakan waktu sekitar 35 menit dapat dipangkas secara drastis menjadi hanya 15 menit saja. Kabar baiknya, pihak perusahaan pelayaran dikabarkan telah menyanggupi usulan percepatan tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan dan kapasitas angkut secara keseluruhan.
Selain percepatan operasional, BHS juga mendorong pemerintah untuk segera mempercepat revitalisasi Dermaga Bulusan yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Dermaga Pelengsengan di Ketapang dan Gilimanuk. Salah satu solusi teknis yang ditawarkan adalah memperpanjang struktur beton pelengsengan agar kapasitasnya dapat ditingkatkan dari yang semula hanya mampu menampung tiga kapal menjadi empat hingga lima kapal sekaligus.
Di akhir pernyataannya, BHS mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat menyelesaikan fasilitas infrastruktur ini. Ia mengingatkan bahwa kepadatan kendaraan yang tidak teratasi bukan sekadar masalah kemacetan biasa, melainkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, terutama pada sektor industri dan pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran arus distribusi di jalur tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda pantau melalui madurapost.co.id.
Tinggalkan komentar