Madurapost.co.id – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ia menekankan agar para pejabat tidak hanya duduk manis di balik meja, melainkan harus memiliki keberanian untuk menegakkan aturan secara lugas dan berani terjun langsung ke tengah masyarakat guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
Pernyataan keras ini disampaikan Eri di sela-sela prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi 85 pejabat administrator serta pengawas di lingkungan Pemkot Surabaya. Dalam arahannya, Eri menegaskan bahwa penunjukan pejabat baru bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah amanah untuk membawa perubahan nyata melalui penegakan regulasi yang sudah ditetapkan.
"Ketika saya mengangkat orang-orang baru, saya ingin memastikan mereka memiliki keberanian untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang telah kita buat. Jadi, jangan pernah merasa takut," tegas Eri di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Eri menyoroti pentingnya ketegasan dalam menghadapi pelanggaran di lapangan. Salah satu contoh konkret yang ia angkat adalah terkait maraknya penjualan minuman keras (miras) secara eceran yang melanggar aturan. Menurutnya, pejabat di lapangan tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk memberikan peringatan berulang kali jika sebuah aktivitas memang sudah jelas dilarang oleh hukum.
Ia memberikan instruksi agar tindakan langsung diambil tanpa perlu basa-basi. "Kalau miras itu dijual secara eceran dan memang dilarang, ya sudah, langsung tutup. Tidak perlu lagi ada peringatan berkali-kali," ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Eri menjelaskan bahwa pemberian peringatan hanya dibenarkan apabila ditemukan celah atau kekurangan dalam regulasi yang ada. Dalam kondisi tersebut, pemerintah justru harus segera melakukan penyempurnaan aturan agar penindakan di masa depan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Namun, jika aturan sudah jelas dan tegas, maka tindakan eksekusi adalah harga mati.
Selain masalah penegakan hukum, Eri juga menuntut perubahan pola pelaporan dari para pejabat wilayah, mulai dari tingkat kelurahan hingga balai RW. Ia tidak ingin laporan birokrasi hanya berisi tumpukan dokumen perizinan atau urusan administratif yang bersifat formalitas belaka. Ia menginginkan laporan yang berbasis pada data riil dan progres penyelesaian masalah di masyarakat.
"Pejabat harus mampu menunjukkan perkembangan persoalan di wilayahnya. Apa masalah di RW tersebut? Berapa angka stuntingnya, apakah sudah turun? Bagaimana dengan angka pengangguran, apakah ada penurunan? Hal-hal nyata seperti itulah yang harus dilaporkan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilowati, menjelaskan bahwa perombakan ini melibatkan 85 pejabat yang menjalani proses rotasi, mutasi, hingga promosi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 pejabat mendapatkan promosi jabatan, sementara 37 lainnya menjalani rotasi dan mutasi untuk mengisi posisi-posisi strategis yang masih kosong.
Langkah penyegaran ini diharapkan dapat memberikan energi baru bagi birokrasi Surabaya agar lebih responsif, berani, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan warga secara langsung di lapangan. Melansir informasi dari madurapost.co.id, transformasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tinggalkan komentar