Madurapost.co.id – Langkah tegas diambil oleh Komisi D DPRD Kabupaten Jember guna menjamin keamanan siswa di lingkungan pendidikan. Pasca terungkapnya kasus dugaan kekerasan yang menimpa sejumlah siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jember, pihak legislatif mendesak adanya penambahan fasilitas kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di titik-titik strategis yang selama ini luput dari pantauan.
Usulan ini mencuat setelah munculnya laporan mengenai tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh seorang mahasiswa magang dari Universitas Pertahanan (Unhan) terhadap siswa di sekolah tersebut pada pekan lalu. Insiden tersebut memicu kekhawatiran mendalam mengenai sistem pengawasan di lingkungan sekolah rakyat tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, menegaskan bahwa pengawasan ketat menjadi prioritas utama saat ini. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Selasa sore, ia menekankan bahwa penambahan CCTV bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
"Penambahan kamera pengawas sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan sekolah. Selain itu, CCTV akan menjadi alat bukti yang sangat krusial untuk membantu penelusuran jika di kemudian hari terjadi persoalan serupa," ujar Sunarsi saat meninjau lokasi.
Selain menyoroti fasilitas keamanan, rombongan legislator tersebut juga memastikan kondisi psikologis para siswa yang menjadi korban. Berdasarkan pantauan di lapangan, para siswa yang sempat mengalami trauma kini dilaporkan sudah mulai pulih dan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasa.
Sunarsi menambahkan, suasana sekolah kini terasa lebih tenang setelah pihak terkait mengambil tindakan tegas dengan menarik mahasiswa yang diduga pelaku kembali ke kampus asalnya. Meski demikian, proses hukum terhadap kasus ini masih terus berjalan di Polres Jember, di mana penyidik telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lingkungan sekolah tersebut.
Lebih lanjut, Komisi D juga memberikan catatan serius mengenai mekanisme seleksi bagi pihak luar yang terlibat dalam kegiatan di sekolah. Menurut Sunarsi, setiap orang yang bertugas sebagai pendamping, pengajar, maupun mahasiswa magang harus melalui proses seleksi yang ketat.
"Pendekatan terhadap siswa harus dilakukan dengan hati-hati, penuh perhatian, dan lemah lembut. Siapa pun yang masuk ke lingkungan Sekolah Rakyat harus memiliki kualifikasi khusus agar anak-anak merasa aman dan nyaman selama proses belajar," tambahnya.
Kegiatan sidak ini dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) serta Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Jember. Melalui langkah ini, diharapkan seluruh titik rawan di sekolah dapat tercover oleh kamera pengawas, sehingga keamanan siswa dapat terjamin secara maksimal dan setiap aktivitas di sekolah dapat terpantau dengan baik.
Tinggalkan komentar