<strong>Madurapost.co.id – Bayangkan dua anak muda duduk berdampingan di dalam gerbong MRT yang sama. Di layar ponsel yang satu, Indonesia tampak sedang berada di puncak kejayaan: berbagai proyek infrastruktur diresmikan, prestasi internasional dirayakan, dan masa depan tampak begitu cerah. Namun, di layar ponsel sebelahnya, potret Indonesia justru terlihat sedang kelelahan: antrean panjang pelamar kerja, jeritan keluarga yang kesulitan biaya hidup, hingga keluhan warga akibat polusi asap. Mereka turun di stasiun yang sama, namun seolah membawa pulang dua realita negara yang berbeda.
Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: jika setiap hari kita disuguhi potongan informasi yang saling bertolak belakang, apa yang sebenarnya menyatukan kita sebagai satu bangsa?
Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia" hadir membawa harapan besar. Namun, sebelum kita menuntut generasi muda untuk mencintai dan menjaga negeri ini, ada pertanyaan krusial yang harus dijawab: Indonesia seperti apa yang sebenarnya kita perkenalkan kepada mereka melalui layar digital?
Indonesia adalah negara yang terlalu luas untuk dipahami hanya melalui satu sudut pandang. Seorang mahasiswa di Bandung tidak mungkin bisa merasakan langsung getirnya kehidupan nelayan di Maluku atau perjuangan buruh di Morowali tanpa bantuan perantara. Di sinilah peran pers menjadi sangat vital, yakni menjembatani jarak agar kehidupan yang jauh terasa dekat dan layak untuk dipedulikan.
Sayangnya, cara masyarakat mengakses informasi telah berubah drastis. Berdasarkan laporan Digital News Report 2026 dari Reuters Institute, sebanyak 48 persen responden di Indonesia kini menjadikan media sosial dan platform video sebagai sumber berita utama. Pergeseran ini menciptakan tantangan baru di mana berita harus berebut perhatian dengan iklan produk, video hiburan, hingga konten provokasi politik. Akibatnya, peristiwa penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak sering kali kalah saing dengan konten yang sekadar mengundang kegaduhan.
Kondisi ini jauh lebih nyata pada kelompok usia muda. Sebanyak 52 persen responden berusia 18 hingga 24 tahun mengaku menggunakan media sosial, video, dan chatbot AI sebagai jalur utama mencari informasi. Algoritma media sosial bekerja dengan cara menyajikan konten yang sesuai dengan perilaku pengguna, yang secara tidak langsung menciptakan "ruang gema" (echo chamber). Hal ini mempersempit kesempatan masyarakat untuk bertemu dengan informasi yang mungkin berbeda dengan keyakinan mereka.
Kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) semakin menambah kompleksitas. Penggunaan chatbot AI untuk mencari berita meningkat signifikan, terutama di kalangan anak muda. Meski menawarkan kemudahan dan ringkasan yang rapi, AI memiliki risiko besar jika pengguna tidak memiliki kecakapan untuk memverifikasi kebenaran data. Jawaban yang terdengar meyakinkan belum tentu akurat secara konteks.
Di sisi lain, media massa juga memikul tanggung jawab besar. Sangat tidak adil jika beban verifikasi fakta sepenuhnya dilemparkan kepada pemuda, sementara industri media sering kali mengejar kecepatan dan menggunakan judul yang menyesatkan (clickbait) demi trafik. Kepercayaan publik terhadap berita di Indonesia pun tercatat mengalami penurunan.
Persatuan bangsa tidak akan tercapai hanya dengan slogan. Persatuan membutuhkan dasar faktual yang kuat agar perbedaan pendapat dapat dibicarakan secara sehat. Kita tidak butuh satu linimasa yang seragam untuk semua orang, karena keseragaman informasi justru bisa menjadi bentuk pembungkaman. Yang kita butuhkan adalah informasi yang jujur—tentang keberhasilan agar kita bisa belajar, dan tentang kegagalan agar kita bisa memperbaiki diri.
Dua anak muda di MRT tadi tidak harus memiliki pendapat yang sama tentang Indonesia. Namun, mereka berhak mendapatkan informasi yang cukup agar bisa memahami mengapa tetangga mereka melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Sebelum meminta mereka setia pada negeri, sudahkah kita membantu mereka untuk saling mengenal satu sama lain?
Artikel ini diolah dari pemikiran Wicaksono, anggota dewan pengawas LKBN Antara dan pemerhati isu AI.
Tinggalkan komentar