Madurapost.co.id – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengambil langkah tegas dalam menghadapi ancaman serius terhadap ekosistem laut. Pemerintah Indonesia kini tengah gencar mendorong penguatan kolaborasi di tingkat regional maupun global guna memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, atau yang lebih dikenal dengan istilah Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa tantangan kelautan saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara sendirian. Menurutnya, kerja sama internasional menjadi kunci utama dalam memperkuat tata kelola laut serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga untuk masa depan.
Pernyataan penting ini disampaikan Trenggono saat menghadiri forum bergengsi The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance yang berlangsung di Sanya, Provinsi Hainan, China. Dalam pertemuan yang diikuti oleh hampir 400 perwakilan dari lebih dari 30 negara dan wilayah tersebut, Indonesia menyuarakan pentingnya sinergi lintas negara dalam menjaga kedaulatan laut.
Related Post
Selain fokus pada pemberantasan pencurian ikan, Indonesia juga mendorong penguatan konservasi laut, pengembangan riset kelautan yang lebih mendalam, serta pembangunan ekonomi biru yang inklusif. Ekonomi biru diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Trenggono kembali menekankan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan tata kelola laut internasional. Hal ini penting agar setiap tindakan di laut memiliki landasan hukum yang kuat dan diakui secara global.
Lebih lanjut, Indonesia memaparkan lima pilar kebijakan ekonomi biru yang sedang dijalankan. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup target perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen pada tahun 2045. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut yang berkelanjutan, penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga upaya melibatkan masyarakat dalam menekan angka sampah plastik di lautan.
Indonesia juga menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui dukungan penuh terhadap implementasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hayati di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian tersebut dan menyerahkan dokumen pengesahannya pada Juni 2025 lalu di Prancis.
Menutup keterangannya, Trenggono mengajak seluruh negara di dunia untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan mengedepankan kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan (science-based policy). Langkah kolektif ini dinilai sangat krusial demi mewujudkan laut yang sehat, produktif, dan tetap lestari bagi generasi mendatang. Melansir laporan dari madurapost.co.id, upaya ini diharapkan dapat meminimalisir kerusakan ekosistem laut akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
Tinggalkan komentar