Madurapost.co.id – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memberikan catatan kritis terkait arah kebijakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur tahun 2027. Dalam rapat paripurna yang digelar di Surabaya, Rabu, fraksi ini mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera melakukan langkah efisiensi besar-besaran pada pos belanja yang dianggap kurang produktif.
Fokus utama Gerindra adalah mengalihkan anggaran yang selama ini terserap untuk kegiatan penunjang, seperti biaya perjalanan dinas, rapat-rapat rutin, hingga berbagai kegiatan seremonial yang bersifat administratif. Menurut mereka, ruang fiskal yang ada seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk memperkuat sektor infrastruktur serta peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran menjadi hal yang mutlak. Ia meminta Pemprov Jatim untuk mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan. Hal ini mencakup rincian program yang jelas serta penandaan anggaran yang dapat diverifikasi secara valid, sesuai dengan perhatian Badan Anggaran dan Komisi D DPRD Jatim.
Related Post
"Efisiensi belanja harus diarahkan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan mendasar, seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, penyediaan air bersih, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak," tegas Cahyo dalam penyampaiannya.
Lebih lanjut, Gerindra mengingatkan agar setiap proyek infrastruktur yang direncanakan tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Setiap proyek wajib didukung oleh kesiapan dokumen teknis yang matang, kepastian lokasi pembangunan, jadwal pengadaan yang terukur, serta indikator manfaat yang jelas bagi warga. Gerindra juga menyoroti pola pelaksanaan proyek yang sering kali menumpuk di akhir tahun anggaran. Mereka menyarankan agar persiapan pengadaan dilakukan lebih awal guna menghindari keterlambatan pekerjaan.
Berdasarkan data yang dicatat oleh Gerindra, total belanja daerah dalam APBD Jatim 2027 diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp27,637 triliun. Namun, komposisi pengalokasiannya dinilai belum ideal. Belanja operasi masih mendominasi dengan angka Rp20,808 triliun atau setara 75,3 persen dari total anggaran. Sebaliknya, belanja modal yang menjadi motor penggerak pembangunan hanya dialokasikan sebesar Rp1,680 triliun atau hanya sekitar 6,1 persen saja.
Ketimpangan komposisi ini dianggap memerlukan penajaman prioritas agar anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik mendapatkan porsi yang lebih layak. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta untuk menyajikan perhitungan belanja wajib secara lebih mendetail, terutama untuk sektor pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik.
Gerindra juga memberikan perhatian khusus pada belanja tidak terduga yang hanya dialokasikan sebesar Rp100 miliar atau sekitar 0,36 persen dari total belanja. Mengingat potensi bencana di Jawa Timur, fraksi ini meminta agar kecukupan anggaran kebencanaan disesuaikan kembali dengan profil risiko daerah yang dinamis.
Meski memberikan banyak catatan kritis dan evaluasi tajam, Fraksi Gerindra pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan anggaran mendatang.
Tinggalkan komentar