Madurapost.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat dalam mengusut tuntas skandal dugaan korupsi yang mengguncang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah tersebut memanggil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, berinisial HRM, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (11/11).
Kehadiran HRM di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menjadi sorotan tajam publik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa HRM dipanggil dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta guna memberikan keterangan penting terkait penyidikan kasus yang melibatkan pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor tersebut.
Menurut Budi, keterangan dari HRM sangat krusial bagi penyidik untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh dan terang benderang. Salah satu poin yang menjadi perhatian penyidik adalah adanya pengembalian uang sebesar Rp800 juta yang dilakukan oleh HRM melalui kuasa hukumnya pada pertengahan Oktober lalu.
Related Post
"Saksi yang bersangkutan telah bersikap kooperatif dengan menyerahkan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan perkara ini, dan uang tersebut telah disita oleh penyidik," ujar Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta.
Di sisi lain, HRM yang tiba di lokasi pemeriksaan menyatakan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa kedatangannya bertujuan untuk menjelaskan asal-usul dana yang sempat menjadi perhatian penyidik, terutama yang berkaitan dengan persoalan lahan milik PT Summarecon Agung Tbk.
Kasus besar ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada September 2026. Skandal ini mencuat saat KPK mengendus adanya praktik suap dalam pengurusan hak guna bangunan milik pengembang raksasa di Jawa Barat. Sejak saat itu, gelombang penggeledahan dan pemanggilan saksi terus dilakukan secara masif.
Tak hanya HRM, dalam pekan yang sama, KPK juga telah memeriksa deretan pejabat tinggi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Sebanyak delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari berbagai daerah, mulai dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Malang, hingga Jember, telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Bahkan, seorang Kepala Kantor Wilayah BPN pun turut masuk dalam daftar saksi.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka utama, termasuk pejabat eselon di Kementerian ATR/BPN, petinggi perusahaan swasta, hingga oknum politisi. Rentetan penggeledahan kantor kementerian, kantor perusahaan swasta, hingga rumah pribadi tersangka menunjukkan betapa kompleksnya jaringan dugaan korupsi ini. KPK berkomitmen untuk terus menelusuri aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain guna memastikan keadilan dalam kasus pertanahan ini.
Tinggalkan komentar