<strong>Madurapost.co.id – > Sebuah ironi besar tengah menyelimuti sistem perlindungan sosial di Indonesia. Di balik kemajuan teknologi, terdapat realitas pahit di mana warga yang secara nyata membutuhkan bantuan justru tereliminasi hanya karena persoalan angka di atas kertas. Sebaliknya, mereka yang secara administratif masih tercatat sebagai penerima manfaat justru sebenarnya sudah mampu secara ekonomi.
Persoalan ini menjadi tantangan nyata di Kota Surabaya, Jawa Timur. Melalui Program Perlindungan Sosial Digital, pemerintah telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga. Namun, proses pemutakhiran data mengungkap fakta mengejutkan: ditemukan 219 ribu warga yang tidak lagi ditemukan di lokasi, serta sekitar 26 ribu warga yang tercatat telah meninggal dunia.
Angka-angka ini menjadi alarm keras bahwa tugas besar pemerintah bukan sekadar membangun sistem digital yang canggih, melainkan memastikan sistem tersebut mampu mengenali realitas kemanusiaan yang sesungguhnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Surabaya pada Maret 2025 berada di angka 105,09 ribu orang atau sekitar 3,56 persen. Meski trennya menurun, dinamika kemiskinan tetap fluktuatif; ada keluarga yang berhasil naik kelas, namun banyak pula yang jatuh kembali ke garis kemiskinan.
Anomali Data dan Kepemilikan Aset
Salah satu temuan yang mencolok adalah adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi lapangan, terutama terkait kepemilikan kendaraan. Petugas menemukan kasus di mana seorang warga terlihat sangat membutuhkan bantuan, namun dalam sistem tercatat memiliki mobil. Setelah ditelusuri, kendaraan tersebut ternyata merupakan alat kerja sebagai pengemudi, dan STNK-nya tercatat atas nama yang bersangkutan. Ada pula kasus di mana KTP warga dipinjam untuk mencatatkan kepemilikan aset.
Hal ini membuktikan bahwa data administratif seperti NIK atau STNK tidak selalu menjadi cermin sempurna kondisi ekonomi sebuah keluarga. Data memang krusial agar bantuan tidak diberikan berdasarkan kedekatan atau sekadar siapa yang cepat mengajukan, namun data tanpa verifikasi lapangan justru dapat menciptakan ketidakadilan yang tersembunyi di balik kerapian sistem.
Kekuatan Musyawarah Warga
Menghadapi kerumitan ini, Surabaya mengambil langkah strategis dengan mengombinasikan data digital dengan kearifan lokal melalui musyawarah warga. Penentuan prioritas penerima bantuan tidak hanya terpaku pada angka desil, tetapi dibahas bersama di tingkat lingkungan dengan melibatkan perangkat pemerintah dan warga setempat.
Dalam skema ini, tetangga menjadi verifikator paling akurat. Masyarakat tahu siapa lansia yang hidup sebatang kara, siapa yang baru saja kehilangan pekerjaan, atau bagaimana perubahan kondisi rumah seseorang. Pemerintah memiliki sistem, tetapi masyarakat memiliki konteks. Namun, musyawarah ini tetap harus dijaga agar tidak menjadi ajang prasangka atau penilaian subjektif yang bersifat personal.
Menuju Kemandirian, Bukan Ketergantungan
Pemerintah pusat sendiri tengah mengakselerasi digitalisasi perlindungan sosial dengan target menjangkau 50 juta warga miskin secara nasional pada Oktober 2026. Namun, Surabaya memberikan pelajaran bahwa integrasi data harus dibarengi dengan integritas data. Kesalahan data tidak hanya berdampak pada bantuan tunai, tetapi bisa merembet ke akses pendidikan, kesehatan, hingga subsidi lainnya.
Tujuan akhir dari perlindungan sosial seharusnya bukan sekadar membagikan bantuan, melainkan menjadi pintu gerbang menuju kemandirian. Data harus digunakan sebagai navigasi untuk melihat apakah keluarga penerima bantuan memerlukan pelatihan kerja atau dukungan pendidikan agar mereka bisa benar-benar keluar dari jerat kemiskinan.
Pada akhirnya, keberhasilan perlindungan sosial tidak diukur dari seberapa canggih perangkat lunaknya, melainkan dari seberapa tepat negara menemukan mereka yang benar-benar membutuhkan dan seberapa efektif bantuan tersebut membantu warga untuk mandiri. Karena di balik setiap baris data, ada manusia yang harus diperhatikan haknya.
Tinggalkan komentar