Madurapost.co.id – Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan internalnya. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui program peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Upaya peningkatan kapasitas ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan intensif dan uji kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1. Program ini secara khusus menyasar para pejabat yang memegang peranan krusial dalam teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kepala Bagian PBJ Kota Kediri, Fandi Reza Syahputra, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan respons atas kebutuhan akan tenaga ahli yang tersertifikasi. Berdasarkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri, ditemukan sejumlah pejabat eselon III dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang belum memiliki sertifikat kompetensi resmi di bidang PBJ Level 1.

Related Post
"Kami telah melakukan pemetaan data pegawai untuk mengidentifikasi siapa saja yang belum memiliki sertifikasi tersebut. Setelah data terkumpul, kami segera menjalin kerja sama dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) untuk menyelenggarakan pelatihan sekaligus uji kompetensi ini," ujar Fandi saat memberikan keterangan di Kediri.
Metode pembelajaran yang diterapkan dalam program ini menggunakan sistem kombinasi, yakni daring (online) dan luring (tatap muka). Tahap pembelajaran secara daring telah dimulai sejak awal November, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tatap muka intensif selama tiga hari. Puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah ujian sertifikasi yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMKN 2 Kediri.
Fandi menekankan bahwa kepemilikan sertifikat PBJ Level 1 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan mendasar bagi ASN yang terlibat langsung dalam proses pengadaan. PPTK memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terutama dalam hal pengelolaan dan pengendalian pengadaan barang maupun jasa di setiap perangkat daerah.
"Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta tidak hanya sekadar lulus ujian, tetapi benar-benar memahami kompetensi dasar pengadaan. Dengan pemahaman yang kuat, mereka diharapkan mampu memberikan dukungan optimal kepada PPK dalam menjalankan tugasnya," tambahnya.
Program ini diikuti oleh 21 ASN dari lingkungan Pemkot Kediri. Untuk menjamin kualitas materi dan standar kelulusan, Pemkot Kediri menghadirkan narasumber serta fasilitator ahli yang berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dengan adanya peningkatan jumlah ASN yang bersertifikasi, Pemerintah Kota Kediri optimis bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di masa mendatang akan semakin profesional, tertib, dan yang paling utama adalah akuntabel. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kesalahan prosedur dan mempercepat realisasi program pembangunan di Kota Kediri. Informasi selengkapnya mengenai kebijakan daerah dapat dipantau melalui madurapost.co.id.










































Tinggalkan komentar