Madurapost.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep kini tengah mengambil langkah proaktif dalam meminimalkan dampak risiko bencana alam melalui penguatan edukasi di sektor pendidikan. Langkah strategis ini dilakukan dengan cara membekali para siswa, tenaga pengajar, hingga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah dengan pengetahuan serta keterampilan mitigasi bencana yang mumpuni.
Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Melalui penguatan wawasan di lingkungan sekolah, diharapkan setiap individu tidak lagi merasa panik dan tahu persis apa yang harus dilakukan saat ancaman bencana datang tiba-tiba.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Mohammad Ilyas, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif besar untuk membangun ketangguhan masyarakat sejak dini. Menurutnya, sekolah merupakan titik strategis untuk menyebarkan budaya siaga bencana.

Related Post
"Langkah ini kami tempuh guna membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan edukasi di lingkungan sekolah," ujar Ilyas saat memberikan keterangan di Sumenep, Selasa.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Sumenep telah menetapkan 24 sekolah sebagai sasaran utama dalam program yang dikenal dengan nama Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Ke-24 sekolah tersebut tersebar di enam kecamatan berbeda di wilayah kabupaten paling timur Pulau Madura ini. Pemilihan lokasi sekolah tersebut tidak dilakukan secara sembarang, melainkan berdasarkan data pemetaan wilayah yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tersebut berada di kawasan rawan bencana.
Program SPAB ini tidak hanya menyasar para siswa sebagai subjek utama, tetapi juga melibatkan guru, perwakilan tokoh masyarakat setempat, hingga aparat desa. Keterlibatan lintas sektor ini dianggap krusial karena bencana alam merupakan fenomena yang berdampak luas dan tidak hanya menyentuh satu individu saja, melainkan juga warga di sekitar lokasi kejadian.
Ilyas menekankan bahwa sinergi antara pihak sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar adalah kunci keberlanjutan program ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, penanggulangan bencana tidak akan selalu bergantung sepenuhnya pada kehadiran personel BPBD di lapangan.
"Pelibatan masyarakat sekitar dan aparat desa sangat penting, karena bencana bukan masalah perorangan, melainkan juga menyangkut warga sekitar," tambahnya.
Selain memberikan pelatihan teknis, BPBD juga melakukan pendampingan terkait sistem pelaporan kejadian bencana. Informasi yang dikumpulkan dari pihak sekolah maupun laporan masyarakat akan diolah menjadi basis data penting bagi BPBD untuk menyusun strategi mitigasi yang lebih akurat di masa depan.
Berdasarkan catatan data dari BPBD Sumenep, wilayah ini memiliki kerentanan terhadap beberapa jenis bencana alam, di antaranya adalah banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hingga fenomena air laut pasang atau rob. Melalui program penguatan kapasitas ini, pemerintah berharap terbentuklah masyarakat yang tangguh dan mampu mengambil langkah penyelamatan mandiri saat menghadapi ancaman alam.










































Tinggalkan komentar