Madurapost.co.id – Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti skandal penyadapan ilegal yang sempat mengguncang kepercayaan publik. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara resmi menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang perwira tinggi berinisial AS. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bukti kuat keterlibatan yang bersangkutan dalam praktik penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah tokoh penting di Indonesia.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) telah dijatuhkan kepada AS. Selain kehilangan statusnya sebagai anggota kepolisian, AS juga dinyatakan telah melakukan pelanggaran etika berat, di mana perilakunya dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang mencoreng citra institusi.
Kasus ini bermula ketika AS, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri, diduga menyalahgunakan wewenangnya. Ia memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional. Yang lebih mengejutkan, tindakan tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga dikategorikan sebagai penyadapan ilegal atau illegal tapping.
Related Post
Dalam persidangan etik tersebut, AS disangkakan melanggar berbagai aturan, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, hingga Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi. Pelanggaran tersebut mencakup aspek etika kelembagaan, etika kepribadian, hingga ketidakpatuhan terhadap larangan-larangan dalam kode etik profesi.
Menanggapi keputusan tersebut, AS dilaporkan telah mengajukan banding. Pihak Polri menyatakan bahwa proses hukum internal tetap berjalan dan permohonan banding tersebut akan diperiksa oleh komisi di tingkat yang lebih tinggi.
Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang. Ia menekankan bahwa setiap personel wajib menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan hukum yang berlaku. Polri berkomitmen untuk tidak memberikan perlakuan istimewa atau impunitas kepada siapa pun, termasuk perwira tinggi, yang terbukti melanggar aturan.
"Langkah ini adalah bentuk nyata keseriusan Polri dalam menjaga integritas institusi dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Kami akan bertindak secara objektif, transparan, dan akuntabel," tegas Isir.
Sebagai informasi tambahan, kasus besar ini melibatkan empat tersangka utama, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha. Selain penyadapan tanpa prosedur, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Kasus ini menjadi pengingat keras akan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi di lingkungan penegak hukum.
Tinggalkan komentar