Madurapost.co.id – Upaya memperkuat sektor ekonomi lokal melalui penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) kini menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan. Salah satu strategi utama yang didorong adalah melalui pemenuhan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar produk lokal mampu bersaing dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya dukungan nyata bagi pelaku IKM agar mereka bisa "naik kelas". Hal ini disampaikan saat ia melakukan kunjungan kerja ke salah satu produsen mainan anak-anak, Rics Collection, di Sidoarjo pada Senin lalu. Menurutnya, keberhasilan IKM dalam memperluas jangkauan pasar akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
Bambang Haryo Soekartono, atau yang akrab disapa BHS, menyoroti bahwa IKM yang memiliki jangkauan pasar luas merupakan aset berharga bagi ketahanan ekonomi. Ia menilai, jika industri lokal mampu berkembang, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Related Post
Namun, dalam perjalanannya, pelaku usaha sering kali terbentur pada masalah administratif. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rumitnya proses perolehan sertifikasi TKDN. Padahal, produk seperti yang dihasilkan oleh Rics Collection sebenarnya sudah memiliki nilai TKDN yang cukup tinggi, yakni mencapai angka sekitar 60 persen.
"Sertifikasi TKDN ini harus dibantu prosesnya. Saya akan segera menyampaikan hal ini kepada Dirjen IKMA agar pelaku usaha seperti ini bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan kesempatan emas untuk mengikuti berbagai pesanan dari pemerintah," tegas BHS.
Menanggapi hal tersebut, Supriyono selaku pemilik Rics Collection, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian yang diberikan oleh pihak legislatif dan pemerintah. Ia berharap agar kendala administratif terkait sertifikasi ini segera mendapatkan solusi konkret. Dengan adanya sertifikasi TKDN, peluang untuk mendapatkan pesanan besar, baik dari sektor swasta maupun pengadaan pemerintah, akan terbuka lebar.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyatakan komitmennya untuk membantu para pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran mendalam terkait legalitas usaha dan dokumen pendukung lainnya.
Pemerintah daerah berjanji akan mengawal proses ini secara intensif. Langkah awal yang akan dilakukan adalah mengecek kelengkapan dokumen legalitas serta memantau sejauh mana progres pengurusan sertifikasi TKDN yang sedang berjalan. Dengan pendampingan yang tepat, diharapkan hambatan-hambatan teknis yang selama ini dirasakan oleh pelaku IKM dapat teratasi dengan cepat.
Tinggalkan komentar