Pamekasan – Rencana pembelian LPG 3 kilogram dengan menyertakan KTP di Pamekasan masih belum berjalan mulus. Meskipun pemerintah daerah telah gencar melakukan sosialisasi, nyatanya masih banyak agen pangkalan dan pedagang yang belum menerapkan aturan tersebut.
Bachtiar Effendy, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pamekasan, menyatakan bahwa seharusnya semua pangkalan dan kios sudah menerapkan aturan pembelian LPG 3 kg dengan menyertakan KTP. "Seharusnya semua pangkalan atau kios menerapkan regulasi itu (pembelian LPG 3 kg) dengan menyertakan KTP," tegasnya, Selasa (2/9/2024).
Aturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerima LPG subsidi, mengingat LPG melon merupakan gas subsidi. Bachtiar menilai, sosialisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Pamekasan, namun juga harus didukung oleh pangkalan LPG dan agen. "Pemkab sudah menggelar sosialisasi dan edukasi serta monev (monitoring dan evaluasi) ke berapa pangkalan dan kios," jelas Bachtiar.
Di lapangan, Ningsih, seorang pedagang asal Panglegur, mengaku tidak pernah diminta menunjukkan KTP saat membeli LPG 3 kilogram di pangkalan atau agen. Begitu pula dengan pelanggannya, mereka tidak diwajibkan menunjukkan identitas saat membeli gas LPG 3 kilogram darinya.
Ningsih memang mendengar kabar tentang aturan pembelian LPG subsidi dengan KTP, namun ia mengaku tidak mengetahui mekanisme pembeliannya secara pasti. "Kabarnya yang memang harus pakai KTP katanya. Tapi tidak tahu pastinya juga. Kalaupun harus beli dengan KTP, tata caranya bagaimana kami tidak paham," ungkapnya.
Ternyata, masih banyak yang belum memahami aturan baru ini. Apakah aturan ini akan benar-benar diterapkan? Atau hanya sebatas wacana? Madura Post akan terus memantau perkembangannya.
