Pamekasan – Program fasilitasi sertifikat hak atas tanah (SHAT) untuk pelaku UMKM di Pamekasan terkendala. Sebanyak 200 bidang tanah di Desa Klampar terpaksa ditunda pengukurannya akibat meninggalnya kepala desa setempat.
Abdul Wahed, Staf Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, menjelaskan bahwa pengukuran 200 bidang tersebut ditunda hingga ada penjabat kepala desa (Pj Kades). "Ditunda sampai ada Pj-nya. Bisa saja nanti diprioritaskan untuk dapat tahun depan," ungkapnya pada Rabu (23/10/2024).
Selain Desa Klampar, tiga desa lainnya juga belum dilakukan pengukuran, yaitu Desa Tlonto Ares (50 bidang), Desa Batubintang (200 bidang), dan Desa Blaban (50 bidang). Total keseluruhan, 300 bidang tanah belum terukur. "Target dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) pengukuran akhir Oktober sudah semua," tambah Wahed.
Diskop UKM dan Naker Pamekasan telah merencanakan pengajuan fasilitasi SHAT untuk tahun depan. Mereka berencana mengajukan sekitar 3.000 bidang tanah untuk membantu meringankan beban pelaku UMKM. "Persyaratannya yang diusulkan itu tidak dalam keadaan bersengketa dan belum memiliki sertifikat," tegas Wahed.
Meskipun belum diketahui secara pasti kuota yang akan diterima tahun depan, Diskop UKM dan Naker Pamekasan optimistis mendapatkan kuota yang lebih besar. Pada tahun 2022, kuota fasilitasi SHAT mencapai 1.470 bidang, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 3.100 bidang.
