Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk menyetujui target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di tahun 2025. Menurutnya, angka ini moderat dan bisa menjadi modal untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti masa lalu.
“Saya berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen,” tegas Said.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 6-7 persen sebelum krisis moneter 1998. Target ini juga sejalan dengan harapan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya menurunkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan memperkuat kebijakan valas agar nilai tukar rupiah bisa lebih stabil. Ia menekankan perlunya fokus pada kebijakan fiskal yang lebih strategis, mengingat kondisi fiskal yang terbatas saat ini.
“Kita sudah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi, dan tertinggi di ASEAN. Idealnya suku bunga SBN bisa di level 6,7 persen,” jelasnya.
Said juga menyoroti program kemandirian pangan dan energi. Ia menekankan perlunya program yang lebih fokus untuk mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras.
“Kita memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam, seperti umbi, sagu, dan sorgum. Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming dan optimalisasi lahan tidak produktif,” tambah Said.
Ia juga menyoroti defisit besar dalam impor minyak dan gas bumi. Said mengusulkan agar transformasi energi segera digeser ke listrik, memanfaatkan produksi listrik dalam negeri yang didukung oleh suplai batubara yang memadai.
“Bauran energi baru dan terbarukan harus lebih progresif, dengan target minimal 30 persen dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
Said juga mengkritisi rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Ia menekankan pentingnya afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM, agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara maksimal.
“Kebijakan fiskal harus mendorong penguatan infrastruktur yang mendukung program kemandirian pangan, energi, dan peningkatan kualitas SDM. Ini akan memastikan belanja infrastruktur lebih fokus dan efektif di tengah ruang fiskal yang terbatas,” pungkasnya.
