Sumenep – Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Amir, menjadi sorotan setelah menghindar saat dikonfirmasi terkait tunggakan honor transportasi KPPS. Konfirmasi melalui telepon langsung diputus Amir setelah mengetahui identitas penelpon dari Madura Post.
Ketidakjelasan pembayaran honor transportasi untuk bimbingan teknis (bimtek) dan pelantikan KPPS ini terungkap setelah Madura Post mewawancarai beberapa anggota KPPS Desa Prenduan. AN, seorang anggota KPPS yang juga mantan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), mengaku belum menerima uang transportasi meskipun telah mengikuti pelantikan. Hal senada disampaikan ML, anggota KPPS lainnya, yang mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tersebut. Keduanya membandingkan situasi di desanya dengan desa lain yang telah membayarkan honor transportasi KPPS.
Sementara itu, Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, memastikan bahwa anggaran operasional untuk pelantikan dan bimtek KPPS telah dicairkan. Ia menegaskan telah berulang kali mengingatkan agar PPK dan PPS tidak bermain-main dengan hak KPPS dan akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penyelewengan. "Saya sudah sering ingatkan jangan sampai main-main dengan anggaran yang merupakan hak KPPS," tegasnya.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan dana di Desa Prenduan dan menimbulkan kecurigaan atas ketidaktransparanan yang dilakukan oleh Ketua PPS. Madura Post akan terus berupaya untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait.
