Sampang, Madura Post – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2024 meleset jauh. Realisasi hanya mencapai 53,60 persen dari target Rp7.500.000.000, atau sekitar Rp4.019.951.202. Artinya, masih ada tunggakan sekitar Rp3,4 miliar yang belum tertagih dari 535.918 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
Data Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang menunjukkan, tidak ada satu pun dari 14 kecamatan yang mampu mencapai target. Kecamatan Torjun mencatatkan capaian tertinggi dengan 60,24 persen, sementara Kecamatan Banyuates berada di posisi terendah dengan hanya 8,6 persen.
Moh. Heldiyas Setya Risanto, Kabid Pendapatan BPPKAD Sampang, menunjuk rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja perangkat desa sebagai penyebab utama. Banyak Penjabat (Pj) Kepala Desa yang baru menjabat di pertengahan tahun dinilai belum memahami sepenuhnya mekanisme penagihan PBB dan identitas pemilik SPPT di wilayahnya.
"Sisa PBB-P2 yang belum terbayar akan tetap menjadi piutang wajib pajak dan akan terus ditagih. Nantinya, piutang tersebut akan tercantum dalam SPPT 2025," jelas Diyas.
Upaya penagihan telah dilakukan Pemkab Sampang melalui berbagai cara, termasuk sosialisasi langsung, penagihan di Car Free Day, dan kerja sama dengan perangkat desa dan kecamatan. Namun, kendala di tingkat desa, khususnya peran Pj Kades yang belum optimal, menjadi hambatan utama.
Hal senada disampaikan Camat Omben, Didik Adi P. Ia mengakui rendahnya realisasi PBB-P2 di wilayahnya, sebagian besar disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman Pj Kades dalam penagihan pajak dan rendahnya kesadaran masyarakat, meskipun sosialisasi telah dilakukan secara intensif. "Posisi Pj kepala desa yang masih baru menjadi salah satu penyebab capaian PBB-P2 tidak maksimal," imbuhnya. Tunggakan PBB ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Sampang untuk tahun mendatang.
