Sampang – Minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemkab Sampang melirik opsi swastanisasi pengelolaan pasar rakyat. Langkah ini diutarakan Kepala Bappelitbangda Sampang, Umi Hanik Laila, sebagai strategi untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Mengandalkan APBD saja sangat sulit. Kita perlu strategi lain untuk membangun infrastruktur pasar yang memadai," ungkap Hanik, Senin (10/3/2025). Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat mendorong keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan aset publik, termasuk pasar rakyat.
Skema yang diusulkan adalah kerjasama antara swasta dan Pemkab Sampang. Pihak swasta akan berinvestasi membangun dan mengelola pasar, sementara Pemkab Sampang akan mendapatkan pemasukan melalui pajak yang dihasilkan oleh pasar tersebut. Pembayaran kepada pihak swasta akan dilakukan secara tahunan.
Hanik menegaskan bahwa swastanisasi bukanlah hal baru dan telah diterapkan di berbagai daerah. Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi ketergantungan Pemkab Sampang pada dana transfer pusat. "Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memprioritaskan program pembangunan," tandasnya. Sistem ini diharapkan mampu memberikan solusi atas keterbatasan APBD dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
