Sumenep, Madura Post – Realisasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sektor pertanian di Sumenep menuai pertanyaan. Meskipun telah digelontorkan dana sebesar Rp8 miliar pada tahun 2024, keberhasilannya masih belum terlihat.
Juhari, anggota DPRD Sumenep yang fokus pada sektor pertanian dan perekonomian, menyoroti minimnya indikator keberhasilan dari penggunaan dana tersebut. “Dari anggaran DBHCHT saja miliaran, tetapi kan indikator keberhasilannya tidak ada, misalnya dari sektor tembakau, di mana yang dibantu pemerintah misalnya dari bibitnya yang benar-benar berhasil, tunjukkan ke kami,” tegas Juhari.
Ia juga mempertanyakan hasil konkret dari sektor pertanian di Sumenep. “Apalagi internasional, kalau tembakau saya rasa sulit, daun kelor yang sempat ekspor, sekarang sudah tidak jelas seperti apa perkembangannya,” imbuhnya.
Chainur Rasyid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, mengakui bahwa belum ada hasil yang signifikan dari sektor pertanian. Namun, ia menyatakan bahwa upaya telah dilakukan, seperti merealisasikan sebagian dana DBHCHT untuk membantu para petani, termasuk di sektor tembakau.
“Sudah jalan sebagian realisasinya, untuk beberapa pertanian memang seperti tembakau kami sudah berbuat tetapi masih proses kan sekarang,” jelasnya.
DKPP juga telah berupaya memenuhi kebutuhan pupuk, bantuan alat pertanian, dan lainnya.
Tercatat, dari total anggaran DBHCHT sebesar Rp47 miliar, realisasinya disebar di enam OPD. Dinas Kesehatan menerima Rp31 miliar, Dinas Tenaga Kerja Rp682 juta, Satpol PP Rp1 miliar, DKPP Rp8,4 miliar, Dinas Sosial Rp2,9 miliar, Diskoperindag Rp600 juta, dan KIHT sebesar Rp2,5 miliar.
