Madurapost.co.id – Pemerintah Kota Madiun mengambil langkah preventif yang tegas untuk memastikan bantuan pertanian tepat sasaran. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun secara resmi menggandeng Tim Pendampingan Hukum (TPH) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun untuk mengawal ketat proses penyaluran bantuan pupuk bagi para petani di wilayah tersebut.
Langkah kolaboratif ini diambil sebagai upaya nyata untuk menutup celah terjadinya praktik penyelewengan atau penyalahgunaan bantuan yang dapat merugikan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan tidak hanya dilakukan di akhir proses, melainkan mencakup seluruh rantai distribusi, mulai dari tahap pengadaan barang, proses penyaluran di lapangan, hingga tahap evaluasi akhir.

Kepala DKPP Kota Madiun, Jemakir, menjelaskan bahwa bantuan yang dikelola oleh pemerintah daerah ini merupakan bantuan mandiri yang berbeda dengan pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Jenis bantuan yang diberikan meliputi pupuk NPK dan pupuk hayati. Menurutnya, keterlibatan Kejaksaan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Related Post
Berdasarkan data evaluasi terbaru, realisasi penyaluran bantuan ini telah mencapai angka sempurna atau 100 persen. DKPP mencatat sebanyak 54.615 kilogram pupuk NPK telah berhasil didistribusikan. Selain itu, sebanyak 24.200 kilogram pupuk hayati juga telah sampai ke tangan para petani.
Secara keseluruhan, bantuan ini telah menyasar 1.273 petani yang tergabung dalam 34 Kelompok Tani Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Para penerima manfaat ini tersebar di 20 kelurahan yang ada di seluruh penjuru Kota Madiun.
Jemakir memaparkan bahwa pemberian bantuan pupuk ini memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi ketahanan pangan daerah. Mengingat kondisi geografis Kota Madiun yang memiliki keterbatasan lahan pertanian—yang saat ini tercatat hanya sekitar 813,97 hektare—maka optimalisasi hasil produksi dari lahan yang terbatas tersebut menjadi kunci utama. Dengan penggunaan pupuk yang berkualitas, diharapkan pertumbuhan tanaman meningkat dan hasil panen petani dapat lebih maksimal.
Salah satu bentuk pengawasan ketat yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan fisik barang. Bersama Tim Pendamping Hukum Kejaksaan, DKPP melakukan pengecekan langsung terhadap barang hasil pengadaan di Terminal Kargo Kota Madiun. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi pupuk yang dibeli sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
Melalui sinergi yang kuat antara DKPP dan Kejaksaan Negeri, diharapkan setiap rupiah anggaran negara yang digunakan untuk sektor pertanian dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani. Pengawasan berlapis ini menjadi jaminan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa ada potongan atau penyimpangan di tengah jalan.










































Tinggalkan komentar