Madurapost.co.id – Langkah tegas diambil oleh otoritas keamanan di Jawa Timur dalam menertibkan keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda secara resmi menjatuhkan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada 294 warga negara asing. Sanksi berat ini mencakup larangan masuk ke wilayah Indonesia yang berlaku hingga 31 Oktober 2026.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, mengungkapkan bahwa tindakan tegas ini merupakan respons atas berbagai temuan pelanggaran serius di lapangan. Para WNA tersebut terbukti melakukan berbagai tindakan yang menyalahi aturan hukum, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga keterlibatan dalam tindak pidana lintas negara yang meresahkan masyarakat.

"Sebagian besar dari mereka merupakan warga negara asal China. Setelah proses hukum dan administrasi selesai, mereka langsung dideportasi kembali ke negara asal masing-masing," ujar Agus saat memberikan keterangan di Sidoarjo, Kamis.

Related Post
Agus menjelaskan bahwa peningkatan mobilitas orang asing di Jawa Timur menuntut pengawasan yang lebih ketat dan sistematis. Pihaknya tidak ingin membiarkan celah hukum dimanfaatkan oleh oknum asing untuk melakukan aktivitas ilegal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Sepanjang tahun ini, sejumlah kasus besar telah berhasil diungkap oleh tim Imigrasi Juanda. Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah keterlibatan warga negara Tiongkok dalam aksi pencurian di dalam penerbangan. Selain itu, ditemukan pula banyak tenaga kerja asing di kawasan industri yang tidak menggunakan izin tinggal sesuai dengan peruntukan pekerjaannya.
Yang paling menonjol adalah pengungkapan jaringan penipuan siber lintas negara dengan modus love scamming yang beroperasi di Surabaya. Kasus ini berhasil dibongkar berkat kolaborasi erat antara pihak Imigrasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Tak berhenti di situ, petugas juga menangani berbagai kasus berat lainnya, seperti dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kasus pelecehan seksual, hingga pemalsuan dokumen resmi.
Menghadapi dinamika tersebut, Agus menegaskan bahwa strategi pengawasan tidak hanya bertumpu pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada langkah preventif. Imigrasi Juanda kini gencar melibatkan peran aktif masyarakat melalui program Desa Binaan Keimigrasian. Selain itu, optimalisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) terus ditingkatkan agar masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi petugas dalam mendeteksi dini keberadaan orang asing yang mencurigakan.
Meski fokus pada pengawasan dan penindakan, Imigrasi Juanda tetap menjaga kualitas pelayanan publik bagi warga yang membutuhkan dokumen perjalanan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 90.865 paspor telah diterbitkan, menunjukkan bahwa layanan administratif tetap berjalan profesional dan responsif di tengah upaya penegakan hukum yang ketat.










































Tinggalkan komentar