Kabar Gembira Kenaikan Upah Pekerja Bangkalan

Kabar Gembira Kenaikan Upah Pekerja Bangkalan

Madurapost.co.id – Kabar baik menyelimuti para pekerja di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dewan Pengupahan Kabupaten Bangkalan secara resmi telah mencapai kesepakatan terkait usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun mendatang. Dalam keputusan terbaru, terdapat kenaikan signifikan yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil keputusan sidang pleno yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, disepakati bahwa usulan kenaikan upah mencapai Rp200.451. Dengan demikian, angka UMK yang semula diproyeksikan sebesar Rp2.550.274 pada tahun 2026, akan naik menjadi Rp2.750.725 pada tahun 2027.

Kabar Gembira Kenaikan Upah Pekerja Bangkalan
Gambar Istimewa : cdn.antaranews.com

Kepala Disperinaker Pemkab Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana, mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari diskusi mendalam yang melibatkan berbagai pihak terkait. Sidang pleno tersebut tidak hanya dihadiri oleh unsur pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, perwakilan pengusaha, hingga serikat pekerja guna memastikan keputusan yang diambil bersifat adil dan komprehensif.

COLLABMEDIANET

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula perwakilan dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan data yang akurat. Dari sisi pelaku usaha, keterwakilan hadir melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Tak ketinggalan, suara pekerja juga diwakili oleh serikat pekerja dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta pengawasan dari pihak Intelkam Polres Bangkalan.

Selain kenaikan UMK, sidang pleno ini juga menetapkan usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bangkalan untuk tahun 2027. Angka UMSK diusulkan naik menjadi Rp2.856.547, meningkat dari angka sebelumnya yang sebesar Rp2.670.819 pada tahun 2026.

Jemmi menjelaskan bahwa penentuan angka-angka tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Proses penghitungan telah melalui mekanisme yang ketat dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi yang berlaku. Faktor utama yang menjadi acuan adalah tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami menggunakan koefisien alfa sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam perhitungannya, kami juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan yang tercatat sebesar 4,53 persen berdasarkan data dari Provinsi Jawa Timur," jelas Jemmi dalam keterangannya, Kamis malam.

Langkah selanjutnya, hasil kesepakatan ini akan diteruskan kepada Bupati Bangkalan. Nantinya, Bupati akan mengirimkan surat usulan resmi kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan akhir. Jika usulan ini disetujui oleh Gubernur, maka besaran upah baru tersebut akan mulai berlaku secara efektif pada periode Januari hingga Desember 2027.

Pemerintah daerah berharap, melalui kebijakan kenaikan upah ini, tercipta keseimbangan yang harmonis antara peningkatan taraf hidup pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Kabupaten Bangkalan. Hal ini penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa membebani iklim investasi di daerah. Informasi lengkap mengenai kebijakan ini dapat terus dipantau melalui madurapost.co.id.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar