Madurapost.co.id – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan prestasi signifikan dalam sektor ketahanan pangan. Dalam kurun waktu dua tahun masa jabatan, Indonesia dilaporkan telah berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan para petani di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras pemerintah dalam memperkuat produksi dalam negeri. Strategi yang diterapkan mencakup perlindungan harga hasil tani, kemudahan akses pupuk bersubsidi, hingga penguatan ekonomi di wilayah pedesaan.
"Alhamdulillah, upaya kita untuk memperkuat kedaulatan pangan mulai membuahkan hasil. Kita patut bersyukur karena Indonesia kini semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dari sumber domestik," ujar Zulhas dalam keterangan resminya di Jakarta.
Adapun delapan komoditas yang kini telah mencapai status swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, hingga bawang merah. Menariknya, Zulhas menyebutkan bahwa pemerintah kini tidak lagi bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, berkat lonjakan kapasitas produksi nasional.
Kemandirian ini juga didukung oleh ketersediaan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Berdasarkan data terbaru, stok beras nasional tercatat mencapai angka fantastis, yakni sekitar 4,55 juta ton.
Selain aspek ketersediaan pangan, pemerintah juga fokus pada peningkatan taraf hidup petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif pada Nilai Tukar Petani (NTP) nasional. Pada September 2026, NTP tercatat berada di angka 131,11, sebuah kenaikan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan periode September 2024 yang berada di angka 120,30. Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa daya beli dan kemampuan ekonomi petani semakin menguat.
Pemerintah turut mengintervensi pasar melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Untuk gabah kering panen, harga ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, sementara untuk jagung dengan kadar air tertentu, HPP dipatok pada angka Rp5.500 per kilogram.
Tak hanya soal harga jual, beban biaya produksi petani juga dikurangi melalui kebijakan pupuk bersubsidi. Pemerintah telah menyederhanakan distribusi agar lebih cepat sampai ke tangan petani, bahkan melakukan pemotongan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebesar 20 persen. Sebagai contoh, harga pupuk urea turun menjadi Rp1.800 per kg dari sebelumnya Rp2.250 per kg.
Di sektor pedesaan, pemerintah juga menggerakkan ekonomi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga saat ini, sebanyak 10.070 unit KDKMP telah beroperasi untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dan produk bersubsidi. Targetnya, jumlah bangunan koperasi ini akan menyentuh angka 40 ribu unit pada akhir 2026.
Zulhas menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini bertujuan agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti di angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat desa. "Ini adalah amanah yang harus kita jaga bersama demi kedaulatan pangan Indonesia," pungkasnya.
Tinggalkan komentar