Madurapost.co.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tembakau. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) yang menyasar para petani serta buruh di sektor tersebut.
Kegiatan penyaluran bantuan ini dilaksanakan secara simbolis di Pendapa Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis lalu. Program ini menjadi angin segar bagi para pekerja di industri tembakau yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah tersebut.
Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, menegaskan bahwa penyaluran BLT DBHCHT ini merupakan bentuk nyata pengembalian manfaat dari penerimaan cukai kepada masyarakat. Menurutnya, dana tersebut harus kembali ke rakyat, terutama mereka yang bekerja langsung di sektor tembakau atau mereka yang terdampak oleh kebijakan cukai.
"Melalui bantuan ini, kami ingin masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari penerimaan cukai hasil tembakau. Meskipun jumlahnya mungkin terbatas, kami sangat berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerimanya," ujar Haris di sela-sela kegiatan.
Dalam skema penyalurannya, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp590 ribu. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, dengan prioritas utama pada buruh tani tembakau serta pekerja lain yang terlibat dalam ekosistem industri hasil tembakau.
Namun, Bupati Haris tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang dihadapi para petani. Ia mengakui bahwa sektor pertanian tembakau di Probolinggo masih dihimpit berbagai persoalan, mulai dari melonjaknya biaya produksi hingga sulitnya akses mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.
"Kami akan terus berjuang demi kepentingan petani tembakau, terutama dalam memastikan kebutuhan pupuk dan dukungan bagi buruh tani terpenuhi. Kami berharap kebijakan DBHCHT ke depan bisa lebih memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah penghasil tembakau besar seperti Kabupaten Probolinggo," tambahnya.
Pemerintah daerah saat ini tengah mengupayakan agar alokasi DBHCHT untuk Probolinggo mendapatkan porsi yang lebih besar melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harapannya, kebijakan pusat dapat lebih berpihak pada daerah-daerah produsen utama.
Selain bantuan tunai, Bupati Haris juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak ekonomi. Perbaikan jalan di pusat kecamatan hingga akses jalan desa akan dilakukan secara bertahap. Infrastruktur yang mumpuni diyakini akan memperlancar distribusi pangan, mendukung sektor pariwisata, dan mempercepat perputaran ekonomi warga.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan melalui dana afirmasi sebesar Rp100 juta per desa. Dana ini ditujukan untuk membantu pembangunan infrastruktur di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Haris mengingatkan agar dana tersebut dikelola secara amanah dan transparan.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk proaktif menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mempercepat pembangunan wilayah. Di akhir penyampaiannya, Haris meminta seluruh pihak pengawas untuk memastikan penyaluran bantuan ini berjalan jujur tanpa ada penyimpangan.
Tinggalkan komentar