madurapost.co.id – Pemerintah Kabupaten Madiun Jawa Timur tengah serius menggarap potensi pendapatan asli daerah PAD dari sektor parkir. Bukan sekadar menaikkan tarif upaya yang dilakukan jauh lebih mendalam yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan publik serta membina para petugas juru parkir secara komprehensif. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendongkrak pemasukan kas daerah tetapi juga menciptakan pengalaman parkir yang lebih baik bagi masyarakat.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan program pembinaan juru parkir ini melibatkan kolaborasi lintas instansi. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Polres Madiun Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Badan Pendapatan Daerah Bapenda serta Inspektorat Kabupaten Madiun bahu-membahu dalam memberikan edukasi. Fokus utamanya adalah transfer pengetahuan agar para juru parkir memahami seluk-beluk tata kelola perparkiran mulai dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT atas jasa parkir hingga retribusi parkir. Semua aspek ini memiliki payung hukum yang kuat dan krusial sebagai penopang PAD daerah.
Dalam sebuah acara pembinaan yang diikuti oleh 67 juru parkir dari seluruh Kabupaten Madiun di Kecamatan Wungu Purnomo Hadi menegaskan pentingnya penguatan pemahaman teknis disiplin dan profesionalisme di lapangan. Selain regulasi keuangan daerah penguasaan teknis penataan kendaraan juga menjadi sorotan utama. Aturan parkir di tepi jalan umum berbeda dengan area khusus seperti hotel pusat perbelanjaan rumah sakit atau tempat hiburan. Penataan yang tepat di jalan umum sangat vital untuk mencegah penyempitan jalan kemacetan dan potensi konflik antar pengguna jalan.
Melalui pelatihan ini petugas parkir didorong untuk selalu mengedepankan aspek keamanan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Potensi pungutan parkir memang sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah. Data menunjukkan bahwa sektor ini telah memberikan kontribusi signifikan. Hingga Agustus 2026 realisasi PAD dari layanan parkir telah mencapai angka fantastis Rp4720 miliar. Angka ini setara dengan 6130 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp7700 miliar.
Pemerintah Kabupaten Madiun sangat optimistis target tersebut dapat tercapai seiring dengan meningkatnya kesadaran dan tata kelola yang semakin transparan di tingkat petugas lapangan. Program pembinaan dan edukasi berkelanjutan ini diharapkan mampu menekan keluhan masyarakat mendorong petugas bekerja penuh tanggung jawab serta menerapkan sikap ramah dalam berinteraksi dengan pengguna jasa. Purnomo Hadi menekankan bahwa meskipun parkir merupakan salah satu sumber PAD kepuasan publik adalah prioritas utama. Layanan parkir harus menghadirkan rasa aman tertib dan humanis bagi seluruh warga.
Tinggalkan komentar