Madurapost.co.id – Pemerintah daerah melalui Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mulai mengambil langkah serius untuk merespons keluhan warga terkait kondisi di kawasan Kuliner Pinka, Kelurahan Tertek. Melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan baru-baru ini, para legislator menekankan pentingnya penataan kawasan guna menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut.
Peningkatan jumlah pedagang dan lonjakan pengunjung di kawasan Kuliner Pinka disinyalir menjadi pemicu utama kemacetan. Asrori, salah satu anggota Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung, mengungkapkan bahwa fenomena ini memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan sektor ekonomi di kawasan tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai, sehingga kendaraan pengunjung seringkali meluber ke badan jalan.
"Masyarakat mengeluhkan kondisi di kawasan kuliner tersebut. Jumlah pedagang dan pengunjung membludak, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang cukup. Dampaknya sangat terasa pada kondisi arus lalu lintas kendaraan di sana," ujar Asrori saat memberikan keterangan pada Senin.
Menanggapi situasi ini, Komisi D menegaskan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menutup usaha-usaha warga. Pemerintah sangat menyadari bahwa sektor kuliner ini merupakan urat nadi ekonomi bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah penataan kawasan secara terintegrasi, bukan penghentian aktivitas ekonomi.
Salah satu skenario yang diusulkan adalah penerapan aturan pembatasan kendaraan. Dalam rencana tersebut, kendaraan roda empat diusulkan untuk tidak melintasi kawasan Pinka pada jam-jam sibuk, yakni antara pukul 15.00 hingga 21.00 WIB. Bagi pengunjung yang membawa mobil, mereka akan diarahkan untuk menggunakan lahan parkir yang telah disediakan di sisi selatan kawasan tersebut.
Lebih lanjut, Asrori meminta pihak Kelurahan Tertek untuk segera bergerak cepat. Ia mendorong agar dilakukan pertemuan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi Karang Taruna, hingga asosiasi pedagang setempat. Tujuannya adalah untuk merumuskan tata kelola kawasan yang mumpuni tanpa harus mengorbankan lahan hijau yang ada.
"Penataan ini harus dibahas bersama antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan para pedagang. Kita ingin pengaturan ini bisa diterapkan secara efektif tanpa mematikan aktivitas ekonomi yang sudah berkembang pesat," tambahnya.
Selain menyoroti kawasan kuliner, Komisi D DPRD Tulungagung juga memberikan perhatian serius terhadap isu keselamatan transportasi. Mereka menyoroti sejumlah perlintasan sebidang kereta api yang hingga kini belum dilengkapi dengan palang pintu otomatis. Hal ini dinilai sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa pengguna jalan.
Asrori mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan titik-titik rawan kecelakaan tersebut melalui penyediaan pos penjagaan dan palang pintu. Ia menekankan perlunya kejelasan pembagian wewenang antara Pemerintah Provinsi, PT KAI, dan Pemerintah Kabupaten agar koordinasi anggaran melalui APBD dapat berjalan tepat sasaran.
"Masalah perlintasan kereta api ini menyangkut nyawa manusia. Kami mendesak adanya percepatan penyelesaian dan kejelasan pembagian wewenang agar tidak ada lagi titik rawan kecelakaan akibat ketidakjelasan koordinasi antarinstansi," pungkasnya.
Tinggalkan komentar