Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, H Kholiq, mendadak ngamuk saat paripurna penutupan. Kejadian ini membuat Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, angkat bicara. Zia menilai, amarah Kholiq seharusnya tidak diumbar di depan umum.
"Seharusnya tidak dilontarkan, apalagi ke publik. Tinggal dikomunikasikan saja antar pimpinan. Fraksi Gerindra absen semua, semua hadir dan tadi rapat dengan komisi, rapat fraksi dengan saya. Ketika ada panggilan paripurna, kita jalankan," tegas Zia, Rabu (13/11/2024) malam.
Zia menjelaskan, jika salah satu pimpinan DPRD berhalangan memimpin rapat, seharusnya bisa didelegasikan kepada pimpinan lainnya. "Kami kaget kalau tadi ada luapan seperti itu. Biasanya kalau beliau tidak bisa memimpin rapat, ada Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III. Ketika Wakil Ketua I tidak bisa, biasanya ada Wakil Ketua II, kebetulan Wakil Ketua II ada sama saya tadi. Manakala ada agenda personal di luar kedewanan, biasanya yang bersangkutan bisa melimpahkan ke wakil ketua yang lain, tidak ada masalah," terangnya.
Menurut Zia, persoalan ini hanya sebatas miskomunikasi antara pimpinan dan anggota DPRD. "Miskomunikasi saja, artinya miskomunikasi itu kan antara pimpinan dan anggota. Kan di absensi itu sudah memenuhi kuorum, tinggal beberapa anggota ini kan masih rapat komisi, ada yang rapat fraksi. Kami menganggap ada mis saja antara pimpinan dan anggota," ucapnya.
Zia menyayangkan sikap Kholiq yang langsung marah tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. "Seharusnya cek dan ricek dulu, kesiapan anggota, apakah anggota itu ada kegiatan apa tidak di komisi maupun di fraksi. Kalau memang masih ada ya ditunda, itu kan tidak ada masalah karena itu internal. Internal itu artinya berkenaan dengan DPRD saja, wong masa penutupan," sambung Zia.
Zia berharap, ke depan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. "Selama ini sebenarnya komunikasi baik, kita rapat dengan pimpinan, fraksi, jalan kok. Ketika tadi kan kita juga kaget, artinya pada lazimnya itu kan pimpinan mengecek Komisi I sampai IV, termasuk di fraksi, masih ada kegiatan apa tidak. Seharusnya pimpinan meminta kesekretariatan untuk cek dan ricek di fraksi maupun komisi, kalau memang masih ada rapat, ya seyogyanya ditunda. Seharusnya wakil ketua itu meminta ke kesekretariatan untuk cek dan ricek, kan selama ini biasanya gitu, di cek semua anggota apa sudah masuk, kalau anggota sudah masuk baru kemudian pimpinan masuk," Zia mengakhiri.
