Madurapost.co.id – Kabar baik datang dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, bagi para pejuang pendidikan agama di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para pengajar di Madrasah Diniyah (Madin). Langkah strategis ini diwujudkan melalui usulan kenaikan nilai insentif yang akan menyasar ribuan guru Madin di seluruh Kabupaten Tulungagung.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kenaikan insentif yang cukup signifikan. Jika sebelumnya para guru Madin hanya menerima Rp250 ribu per tahun, maka mulai tahun 2027 mendatang, jumlah tersebut direncanakan melonjak menjadi Rp500 ribu per tahun. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pendidikan keagamaan di tengah masyarakat.
"Tahun depan, kami mengusulkan agar insentif ini ditingkatkan. Dari yang semula Rp250 ribu, naik menjadi Rp500 ribu per tahun," ujar Ahmad Baharudin saat memberikan keterangan usai mengikuti apel peringatan Hari Santri Nasional, Kamis.
Peningkatan ini bukan sekadar soal nominal, melainkan juga soal perluasan jangkauan manfaat. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penerima insentif guru Madin mengalami lonjakan yang cukup tajam. Jika pada periode sebelumnya hanya mencakup 4.400 orang, pada tahun 2026 jumlah penerima diproyeksikan mencapai 6.600 orang. Untuk mendukung program ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,7 miliar pada tahun berjalan.
Selain fokus pada kesejahteraan tenaga pendidik, Pemkab Tulungagung juga menunjukkan kepeduliannya terhadap akses pendidikan bagi para santri. Melalui sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pemerintah daerah menyalurkan berbagai program beasiswa bagi santri. Hal ini dilakukan agar kendala ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendalami ilmu agama.
Baharudin menekankan bahwa peran santri sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Santri dianggap sebagai pilar penting dalam memperkuat kehidupan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi keagamaan untuk terus bersinergi.
"Kami berharap para santri tetap semangat dalam menuntut ilmu setinggi mungkin. Di era digital ini, penguasaan ilmu agama harus dibarengi dengan kemampuan mengimbangi perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh zaman," tambahnya.
Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, Pemkab Tulungagung juga menyinggung mengenai upaya penguatan perlindungan masyarakat melalui regulasi. Saat ini, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pengendalian minuman keras tengah digodok. Baharudin menjelaskan bahwa proses ini masih melibatkan koordinasi intensif antara pihak eksekutif dan legislatif.
Ia menegaskan bahwa penyusunan aturan tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk melalui mekanisme audiensi publik guna menyerap aspirasi masyarakat. "Prosesnya masih harus melalui mekanisme persidangan dan pelibatan publik. Kami berharap regulasi ini bisa segera rampung demi ketertiban bersama," pungkasnya.
Tinggalkan komentar