Madurapost.co.id – Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, melakukan peninjauan langsung terhadap efektivitas layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bangkalan pada Jumat lalu.
Dalam kunjungannya, Teguh memberikan pujian atas sistem pelayanan yang diterapkan di MPP Bangkalan. Menurutnya, proses pengurusan dokumen kependudukan di wilayah tersebut telah berjalan sesuai prosedur, efisien, dan yang paling penting adalah tidak memungut biaya sepeser pun dari masyarakat.
"Pelayanan administrasi kependudukan ini harus mudah, tanpa perantara, dan gratis. Masyarakat datang, dilayani, dan dokumen bisa langsung diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Teguh di sela-sela peninjauannya.
Lebih lanjut, Teguh menekankan bahwa dokumen kependudukan memiliki peran yang sangat vital. Dokumen tersebut bukan sekadar kartu identitas fisik, melainkan bentuk pengakuan resmi negara terhadap status hukum seseorang. Tanpa dokumen yang valid, masyarakat akan kesulitan mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, layanan perbankan, hingga penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.
Guna mendekatkan layanan kepada warga, Pemerintah Kabupaten Bangkalan tengah melakukan langkah strategis dengan memperkuat layanan di tingkat kecamatan. Saat ini, Pemkab Bangkalan sedang menyiapkan pengadaan perangkat perekaman data kependudukan di tujuh kecamatan. Rencana ini akan terus dikembangkan hingga menjangkau 11 kecamatan lainnya, sehingga warga tidak perlu menempuh jarak jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus dokumen.
Selain soal kemudahan akses, Dirjen Dukcapil juga menyoroti pentingnya validasi data untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah kini tengah memadankan data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data kependudukan untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat. Digitalisasi melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga disiapkan sebagai instrumen verifikasi utama.
Menyadari adanya kesenjangan teknologi, pemerintah telah menyiapkan sistem pendampingan melalui mekanisme keagenan bagi warga yang belum memiliki ponsel pintar. Selain itu, integrasi data antarlembaga akan diperkuat melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Masyarakat pun diberikan ruang untuk melakukan pendaftaran mandiri serta mengajukan sanggahan jika terdapat ketidaksesuaian data dalam proses bantuan sosial.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Ia menegaskan bahwa perluasan layanan perekaman KTP hingga ke tingkat kecamatan adalah prioritas utama agar masyarakat mendapatkan kemudahan akses.
"Kami terus mendorong agar layanan Dukcapil semakin dekat dengan masyarakat. Dengan adanya perekaman di kecamatan, warga tidak perlu lagi jauh-jauh ke pusat Kabupaten Bangkalan. Penguatan sarana ini akan kami lakukan secara bertahap," pungkas Lukman. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di madurapost.co.id.
Tinggalkan komentar