Madurapost.co.id – Gejolak di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) kian memanas menyusul keputusan mengejutkan mengenai pemberhentian Sekretaris Jenderal (Sekjen) FFI, Budi Setiawan. Budi secara terbuka mempertanyakan keabsahan prosedur pemecatan dirinya yang dinilai tidak sejalan dengan aturan organisasi yang berlaku.
Dalam keterangannya di Surabaya, Budi menegaskan bahwa setiap keputusan strategis, termasuk pemberhentian pejabat struktural, wajib merujuk pada statuta organisasi serta mendapatkan persetujuan resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia menilai, jika langkah tersebut diambil tanpa melibatkan PSSI, maka tindakan tersebut dianggap sebagai langkah sepihak yang tidak memiliki kekuatan hukum organisasi.
"Jika mekanisme ini tidak dikomunikasikan kepada PSSI, maka itu bisa disebut sebagai tindakan mengambil jalan sendiri. Tanpa adanya restu dari PSSI, surat pemberhentian tersebut seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum," tegas Budi saat ditemui di kantor Asprov PSSI Jawa Timur, Kamis.
Related Post
Budi juga melontarkan kritik tajam kepada Ketua Umum FFI, Michael Sianipar. Ia mempertanyakan apakah pimpinan tertinggi federasi tersebut sudah memahami regulasi dan tata cara penunjukan serta pemberhentian pejabat sesuai dengan aturan PSSI sebelum mengeluarkan surat keputusan tersebut. Menurutnya, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan futsal agar tidak hanya fokus pada kompetisi di lapangan, tetapi juga wajib memahami aturan main dalam tata kelola organisasi.
Di tengah ketidakpastian ini, desakan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) semakin menguat. Budi menyatakan bahwa KLB bukanlah sesuatu yang tabu dalam sebuah organisasi terbuka. Ia menyebut aspirasi untuk melakukan perubahan melalui KLB datang dari berbagai elemen, mulai dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP), klub-klub di Pro Futsal League (PFL), hingga peserta Liga Nusantara.
Budi mengungkapkan bahwa selama lima bulan menjabat, ia merasa terhambat dalam melakukan reformasi organisasi. Salah satu kendala utamanya adalah sulitnya akses terhadap transparansi keuangan, seperti laporan pemasukan dan pengeluaran dana federasi. Selain itu, ia merasa manajemen sumber daya manusia di FFI belum profesional dan tidak memiliki standar kontrak kerja yang jelas seperti yang diterapkan di PSSI.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum AFP Jawa Timur, Arief Anton Sujarwo, turut menyoroti kondisi federasi saat ini. Ia menyebut adanya pemutusan komunikasi yang nyata antara federasi pusat dengan asosiasi di daerah. Bahkan, ia mengeluhkan minimnya dukungan finansial maupun program dari FFI untuk pengembangan futsal di tingkat daerah.
"Kasihan rekan-rekan di daerah. Mereka harus menjalankan banyak program, namun kontribusi dari federasi hampir tidak ada. Kami sudah mengirimkan surat resmi ke PSSI untuk meminta perubahan tata kelola organisasi," ujar Arief.
Meskipun pihak FFI berdalih bahwa pemberhentian Sekjen adalah bagian dari penataan organisasi demi efektivitas kepemimpinan, namun polemik ini justru membuka tabir keretakan dalam manajemen futsal nasional. Kini, bola panas berada di tangan PSSI untuk menentukan langkah selanjutnya demi menyelamatkan masa depan futsal Indonesia.
Tinggalkan komentar