Pemerintah Kabupaten Pamekasan tampaknya tak mau gegabah dalam menerapkan aturan baru soal alat kontrasepsi (alkon) bagi pelajar. Walaupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sudah terbit, Dinkes Pamekasan masih enggan menyiapkan alkon untuk para remaja.
Alasannya? Kearifan lokal! Kepala Dinkes Pamekasan, dr. Saifuddin, mengatakan bahwa penerapan aturan ini perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama di Pamekasan. "Pamekasan dikenal sebagai Kabupaten Gerbang Salam, jadi kita perlu berdiskusi dengan MUI, para alim ulama, dan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kearifan lokal," tegasnya.
Saifuddin mengakui bahwa alkon memiliki fungsi penting dalam mencegah penularan HIV AIDS dan kehamilan di kalangan remaja. Namun, ia menilai bahwa tatanan kehidupan di Pamekasan tidak hanya soal angka statistik. "Pemerintah mungkin sudah menghitung risiko di Pamekasan, tapi di daerah lain sudah banyak penyimpangan seksual," tambahnya.
Meskipun alkon belum disiapkan, Saifuddin berharap agar penyimpangan seksual di Pamekasan bisa ditekan. "Kita harus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," tegasnya.
Pernyataan ini tentu memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang setuju dengan langkah Pamekasan yang mempertimbangkan kearifan lokal, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa kesehatan reproduksi remaja harus diprioritaskan.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Pamekasan terlalu berhati-hati atau justru terlalu terlambat dalam menyiapkan alkon bagi pelajar?
